Tips Modifikasi Motor yang Aman dari Tilang Polisi

Aturan memodifikasi motor memang sering menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Kontroversi soal aturan dasar memodifikasi motor tersebut selalu berkaitan dengan seberapa besar motor bisa diubah, namun di sisi lain kerap dipersoalkan mengenai seberapa jauh tingkat keamanan motor bisa dipertahankan.

Tren dunia modifikasi motor ini pun bahkan sempat mencuat kembali ke permukaan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) touring ke Sukabumi dengan motor kustom Chopperland, yang dibikin oleh Elders Garage. Pasca momen itu, banyak yang bertanya soal sejauh mana modifikasi motor bisa dikembangkan di tanah air. Terlebih lagi, dunia kustom cukup berkembang menjadi industri kreatif yang menjanjikan di Indonesia.

Namun, dari sudut Pandang Kepolisian Indonesia, ada banyak referensi soal motor kustom berdasarkan aturan yang berlaku. Polisi pun tidak akan segan menilang pengendara yang bisa membahayakan orang lain, atau dianggap motor yang dipakai ilegal.

Nah, biar kita lebih hati-hati dan tidak ditilang polisi, nih beberapa referensi aturan modifikasi motor yang boleh dicoba.

 

Jangan Mengubah Kapasitas Muatan

Vespa Gembel by Vice.com

Pihak kepolisian mengandalkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 277 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal tersebut disebutkan,”setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000″.

Oleh karenanya, sangat mungkin setiap motor modifikasi ditilang polisi dengan berbagai alasan. Untuk amannnya, lebih baik tidak mengubah kapasitas muatan.

Jika idealnya motor memang diperuntukkan untuk 2 orang saja, sebaiknya jangan menggunakannya untuk 3 orang atau lebih. Apalagi memodifikasi rangka hingga membuatnya bisa membawa orang ‘sekampung’!

Contoh yang sering bisa dilihat di jalan ialah Vespa gembel. Motor ini memang unik, tapi tidak jarang yang kapasitasnya terlalu besar. Bahkan seringkali tidak didukung dengan fitur-fitur keselamatan standar.

Ada juga becak motor. Pengalihan fungsi sepeda motor menjadi becak, di beberapa daerah dianggap ilegal dan rawan ditilang polisi. Contoh kasusnya tahun 2017 silam di mana Dinas Perhubungan, Satlantas Polrestabes Surabaya dan Satpol PP melakukan operasi gabungan dan menindak becak motor.

 

Pakai Ban Cacing

Ban Cacing Ninja 250 by bonsaibiker.com

Banyak yang menilai mengganti ban standar dengan ban cacing merupakan sebuah passion atau hobi. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap hal itu berbahaya. Tentu, Polisi pun tidak segan menilang apabila hubungannya dengan keselamatan.

Menurut pemaparan Hukumonline.com, pemakaian ban cacing itu berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik kendaraan bermotor. Hal itu didasarkan pada Pasal 48 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Isinya, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

Toleransi mengenai ukuran roda tersebut juga tercantum dalam Pasal 68 PP 55/2012. Dalam aturan itu diatur bahwa kincup roda depan dengan batas toleransi lebih kurang 5 milimeter per meter (mm/m), serta Pasal 73 PP 55/2012 menegaskan kedalaman alur ban tidak boleh kurang dari 1 mm.

Akan tetapi, soal ukuran diameter dan lebar tapak ban yang tidak sesuai dengan keluaran pabrik, disebutkan oleh Hukumonline.com tidak semestinya bisa ditindak karena tidak ada aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut. Meski demikian, jika hubungannya dengan keselamatan tentu masih ada risiko yang sama besarnya, baik ditilang atau terancam bahaya di jalan.

 

Pakai Knalpot Bising

Ilustrasi Knalpot Motor by ridersdiscount.com

Dasar hukum pamakaian knalpot bising tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 285 disebutkan bahwa knalpot laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dikemudikan di jalan.

Bunyi Pasal 285 Ayat (1):
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, standar tingkat knalpot itu juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Batasnya, untuk 80cc – 175cc maksimal 83 dB sedangkan di atas 175cc maksimum bisingnya 80dB.

 

Dilarang Mengubah Warna Cat Sembarangan

Mengganti cat kendaraan rupanya tidak serta merta dilakukan begitu saja. Aturannya jelas bahwa keterangan warna pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) harus sesuai dengan aslinya.

Menurut Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Kanit Dikyasa) Polda Metro Jaya AKP Enny Setyowaty kepada Kompas.com (20/06/2017), mengubah warna kendaraan sama halnya mengganti keterangan pada STNK.

Maka dari itu disarankan untuk memilih bengkel cat yang sudah memiliki SIUP, agar proses alih keterangan warna pada STNK bisa diurus lebih mudah. “Jadi bengkel yang mengubah catnya itu kalau tidak punya SIUP, proses ganti warna di STNK juga tidak bisa dilakukan. Kalau sudah punya SIUP baru bisa diproses,” jelasnya.

Meski hanya memasang stiker saja dan kemudian diketahui polisi, pemilik kendaraan akan sangat rentan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku.

Umumnya, lanjut Enny, bengkel yang sudah punya SIUP itu sudah cukup mapan. “Jadi setelah ganti warna, minta bukti SIUP di foto copy saja, nanti disertakan dalam syarat pemohonan ganti STNK di kantor polisi setempat,” tegasnya lagi.

 

Memodifikasi Plat Nomor

Kustom Plat Nomor by istiyanto.com

Peraturan tentang plat nomor tertera dalam Undang-undang 22 Pasal 68 tahun 2009. Ada 7 kriteria plat nomor yang dilarang dan tentu saja rawan ditilang, antara lain:

1. angka TNKB yang hurufnya diatur/angka diarahkan ke belakang sehingga terbaca
2. huruf TNKB diubah seperti huruf digital
3. TNKB ditempel logo/stiker/lambang kesatuan/instansi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi
4. huruf dan angka TNKB dicetak miring dan huruf timbul
5. ukuran TNKB tidak sesuai standar (terlalu besar/terlalu kecil)
6. TNKB diubah warna dan ditutup mika sehingga warna berubah
7. menyamarkan warna huruf dan angka TNKB sehingga sulit dibaca.

Nah Sobat, yuk bijak dalam memodifikasi motor agar selalu aman dan tentu saja selamat di jalan!